Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Rangka Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah di Nusa Tenggara Barat

Authors

  • Sahrudin Sahrudin Universitas Indraprasta PGRI

DOI:

https://doi.org/10.37630/jpi.v10i2.404

Keywords:

Pendapatan Asli Daerah Mewujudkan Kemandirian

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mengukur tingkat kemandirian daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan data skunder, yaitu Data diambil dari data resmi Dinas Pendapatan Daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) yang meliputi data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), data target dan realisai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perkembangan penerimaa Pendapatan Asli Daerah pada aspek target dan realisasi rata-rata sebesar 102.72%, dan tingkat kemandirian diukur berdasarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 37.80%, termasuk dalam pola Konsultif/sedang dimana campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah dan menunjukan kinerja keuangan positif.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad Fauzi dan Iskandar, 1982. Cara membaca APBD. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya

Deddy dan Solihin, 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Edgar dan Zainudin, 2013, Wajah Otonomi Daerah di Era Reformasi, Danadyakasa Publisher, Yogyakarta.

Halim, Abdul, 2004, Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.

Halim, Abdul, 2004, Seri Bunga Ramapai Manajemen Keuangan Daerah, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.

Halim, Abdul, 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta, Salemba Empat.

Halim, Abdul, Ibnu Mujib, 2009. Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah, Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.

Ismail, Tjip, 2005, Pengantar Pajak Daerah di Indonesia, PT.Yellow Mediatama, Jakarta.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

Soekarwo, 2003. Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah, Airlangga University Press, Surabaya.

Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif. Alfabeta, Bandung.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan

Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

Downloads

Published

2020-12-30

Issue

Vol. 10 No. 2 (2020): JURNAL PENDIDIKAN IPS

Section

Articles

License

  1. Seluruh materi yang terdapat dalam situs ini dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi situs web ini untuk keperluan komersil tanpa persetujuan dewan penyunting jurnal ini.
  2. Apabila anda menemukan satu atau beberapa artikel yang terdapat dalam Jurnal Pendidikan IPS yang melanggar atau berpotensi melanggar hak cipta yang anda miliki, silahkan laporkan kepada kami, melalui email pada Principle Contact.
  3. Aspek legal formal terhadap akses setiap informasi dan artikel yang tercantum dalam situs jurnal ini mengacu pada ketentuan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
  4. Semua Informasi yang terdapat di Jurnal Pendidikan IPS bersifat akademik. Jurnal Pendidikan IPS tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karana penyalah gunaan informasi dari situs ini.